topmetro.news – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) masih terus memantau sidang lanjutan perkara dugaan korupsi secara bersama-sama beraroma kredit macet senilai Rp39,5 miliar dengan 3 terdakwa Mujianto dan kawan-kawan (dkk).
Muhrizal Syahputra bersama seorang stafnya di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan tampak merekam jalannya sidang lanjutan perkara Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR), Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) Canakya Suman, dan oknum notaris berwajah jelita, Elviera (berkas terpisah-red).
“Iya. Kewenangan kita (Penghubung KY Wilayah Sumut) melakukan pemantauan jalannya persidangan. Menindaklanjuti kasusnya misalnya ada laporan,” katanya singkat menjawab wartawan usai sidang.
Replik
Sementara dari arena sidang, JPU dari Kejati Sumut Vera Tambun untuk terdakwa Mujianto dan Canakya Suman dalam repliknya mengatakan, tetap pada tuntutan sebelumnya.
Kedua terdakwa, menurut JPU, telah memenuhi melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pengajuan kredit untuk pembangunan komplek Takapuna Residence ke salah satu bank plat merah di Kota Medan berujung pada kredit macet.
Menurut jaksa, uang senilai Rp39,5 miliar itu digunakan untuk membayar utang Mujianto di Bank Sumut. Bukan sepenuhnya untuk membangun perumahan di Sunggal. Kabupaten Deliserdang tersebut.
Karena itu, JPU menegaskan bahwa tidak bisa menerima dan menolak pembelaan (pledoi) dari kedua terdakwa.
Tunda
Sementara untuk Elvira, majelis hakim dengan ketua Immanuel Tarigan, akhirnya menunda persidangan pembacaan tuntutan terdakwa, Jumat lusa (2/12/2022).
Pasalnya, tim yang membawa berkas tuntutan belum juga sampai di PN Medan. Persidangan untuk ketiga terdakwa pun lanjut dua hari ke depan.
9 Tahun
Sementara sebelumnya, JPU Isnayanda menuntut terdakwa Mujianto dan Canakya Suman masing-masing 9 tahun. Serta denda Rp1 miliar dengan subsidair 1 tahun penjara.
Bedanya, Mujianto ada pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp14,7 miliar subsidair 4,5 tahun penjara.
Sedangkan Canakya Suman, menurut JPU, harus membayar UP kerugian keuangan negara Rp13,4 miliar. Subsidair 3 tahun dan 3 bulan penjara.
Menurut jaksa, Mujianto melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Ayat 1 Huruf b UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Pasal 5 Ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebelumnya dalam dakwaannya, jaksa mengatakan bahwa kasus ini berawal saat Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman seluas 13.680 m2. Lokasinya di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direktur Canakya Suman mengajukan kredit di bank plat merah dengan plafon Rp39,5 miliar. Tujuan kredit guna pengembangan Perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono. Namun menjadi kredit macet serta kuat dugaan, terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kemudian, proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan. Akibatnya ada temuan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 miliar.
reporter | Robert Siregar
